10 Ciri Instansi Pemerintah Korup …

Penilaian bersih atau kotornya sebuah instansi tentunya harus dilakukan melalui sebuah pemeriksaan/penyidikan oleh instansi penegak hukum. Tapi itu tentunya membutuhkan waktu yang lama dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat Indonesia suka dengan sesuatu yang instan dan tergesa-gesa. Oleh karena itu saya akan memberikan tips 10 cara cepat dan mudah mengenal bersih atau tidaknya sebuah instansi dari praktek pungli, kolusi, korupsi dan nepostisme. Berikut uraiannya. 10 INDIKASI INSTANSI BERSIH/KORUP: 1. Kebiasaan makan para pegawainya Instansi yang bersih: Jika makan di warung makan para karyawan akan membayar sendiri-sendiri makanan mereka. Jarang ada acara makan-makan. Instansi yang korup: Ada kebiasaan saling traktir antar pegawai. Sering ada acara makan-makan. Uang mudah keluar mudah. 2. Pegawai honorer Instansi yang bersih: Biasanya hanya mempekerjakan tenaga honorer di bidang kebersihan dan keamanan saja. Itupun biasanya merupakan tenaga outsourcing. Instansi yang korup: Banyak mempekerjakan honorer. Para pegawai honorer ini terdapat di semua seksi yang ada di kantor. Pegawai asli malah lebih banyak menganggur. Pegawai honorer umumnya adalah kerabat dari pegawai dengan harapan kelak akan diangkat sebagai pegawai tetap. 3. Keberadaan orang asing Instansi yang bersih: Tidak pernah ada orang-orang asing yang bercokol di kantor ataupun di sekitar kantor. Instansi yang korup: Biasanya sering dihuni oleh orang-orang asing/bukan pegawai. Mereka setiap hari bercokol di dalam atau di sekitar kantor tersebut. Biasanya mereka menjadi calo atau makelar penghubung antara orang kantor dengan warga yang membutuhkan layanan. 4. Sikap bawahan terhadap atasan Instansi yang bersih: Sikap hormat bawahan terhadap atasan sewajarnya. Begitu juga atasan terhadap bawahan tidak akan terlalu menuntut. Tugas atasan terhadap bawahan akan dianggap sebagai beban. Tidak ada pamrih atau harapan tertentu. Tercipta suasana egaliter. Instansi yang korup: Sikap hormat bawahan terhadap atasan berlebihan dan cenderung menjilat. Bawahan disuruh atasan malah senang dan bangga. Merasa jadi orang penting. Ada pamrih mendapatkan sesuatu. Entah jabatan atau materi. Atasan cenderung sangat berkuasa dalam mengatur kantor tanpa ada yang berani melakukan kritik atau protes. 5. Ada Seksi favorit Instansi yang bersih: Tidak ada satu bagian kantor yang menjadi favorit dan diincar banyak orang. Semuanya sama saja. Yang membedakan hanya pekerjaannya. Instansi yang korup: Ada seksi tertentu yang menjadi incaran banyak orang. Mereka menyebutnya dengan istilah seksi “basah” dan seksi “kering”. Seksi ini menjadi sumber dana bagi semua kegiatan foya-foya kantornya. 6. Target Instansi yang bersih: Para pegawainya sangat menyukai target dan pekerjaan yang memerlukan biaya rendah untuk menghindari resiko kesalahan dan beban pekerjaan yang berat. Instansi yang korup: Para pegawai mengharapkan target pekerjaan yang tinggi dan berbiaya besar. Karena semakin besar biaya yang terlibat semakin besar peluang korupsinya. 7. Auditor atau Pemeriksa Instansi yang bersih: Biasa-biasa saja didatangi tim auditor/pemeriksa baik dari internal maupun eksternal. Temuan dari tim pemeriksa akan direspon sesuai dengan saran pemeriksa. Instansi yang bersih biasanya juga jarang sekali kedatangan tim auditor/pemeriksa. Umumnya pemeriksa yang bersih enggan mengaudit kembali karena jarang menemukan koreksi atau bagi tim auditor yang “nakal” merasa tidak memperoleh “sesuatu”. Instansi yang bersih umumnya berani “nyuekin” tim auditor/pemeriksa. Instansi yang korup: Ketakutan menghadapi pemeriksa. Saran dan temuan Pemeriksa akan dihadapi dengan berusaha membayar/menyuap tim auditor agar menutupi atau membelokkan temuan tim auditor/pemeriksa. Tim auditor suka banget mendatangi intansi model begini. Bahkan cenderung menjadi langganan. Karena dengan mudah mereka akan mendapat banyak temuan. Dan bagi tim auditor yang “nakal” mereka akan mudah memperoleh “sesuatu” dalam jumlah besar. Di sini tim auditor akan dilayani bagaikan raja. 8. Wartawan Instansi yang bersih: Instansi yang bersih akan menghadapi wartawan dengan sewajarnya. Tidak menutup-nutupi keadaan di kantor. Akibatnya sebuah instansi yang bersih jarang didatangi wartawan. Utamanya wartawan yang “nakal” karena tidak pernah mendapatkan “sesuatu”. Wartawan yang datang biasanya memang serius akan meliput suatu berita atau mencari data yang valid. Instansi yang korup: Ketakutan didatangi wartawan. Mereka sebisa mungkin menghindari bertemu wartawan dan menolak wawancara. Instansi seperti ini sering menjadi incaran wartawan. Umumnya adalah wartawan “nakal” yang mengharapkan “sesuatu”. 9. Parsel dan makanan Instansi yang bersih: Tidak ada parsel atau makanan kecil yang berlimpah di kantor. Umumnya klien kantor tersebut sudah percaya bahwa ada atau tidak adanya pemberian mereka akan dilayani dengan standar pelayanan yang sama. Jika ada parsel biasanya nilainya kecil dan berasal dari uang kebersamaan di mana pegawai yang berkedudukan lebih tinggi akan dipotong uang kebersamaan lebih besar tetapi parsel yang diterima sama. Intinya ada pengorbanan yang lebih besar dari pegawai yang berpenghasilan lebih besar. Tercipta rasa keadilan. Instansi yang korup: Banyak parsel berseliweran di kantor atau rumah pegawainya. Di dalam ruangan kantor juga tersedia makanan kecil yang berlimpah. Ini karena umumnya klien ketakutan pelayanan akan terhambat jika tidak ada pemberian. Terjadi anomali bawahan justru memberikan parsel kepada atasan layaknya upeti. Biasanya nilai parsel signifikan. Asal muasal dana untuk pengadaan parsel tidak jelas. 10. Hubungan antar pegawai. Instansi yang bersih: Hubungan antar pegawai harmonis karena tidak ada perasaan sebagai karyawan elit atau karyawan berpenghasilan lebih tinggi. Tidak ada pegawai yang berfungsi sebagai bos. Sangat jarang terjadi perselingkuhan antar pegawai. Instansi yang korup: Sering terjadi hubungan yang panas antar pegawai akibat rasa iri dan dengki antar mereka. Penyebabnya adalah adanya perbedaan penghasilan antar pegawai yang berpangkat sama. Selalu ada pegawai yang bersikap dan berfungsi layaknya bos dan tukang traktir karena banyak mendapat penghasilan ilegal. Banyak terjadi perselingkuhan antar pegawai. Uang panas akan membuat pemiliknya suka bermain api. Itu adalah 10 tips yang dengan kasat mata bisa dilihat oleh orang dalam maupun luar untuk menilai kondisi suatu instansi. Sebenarnya ada juga ciri lain yang lebih spesifik. Tetapi ini umumnya hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang terlibat. Seperti mark up harga barang di kuitansi seperti pernah diungkapkan oleh salah seorang perempuan yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengaku pernah melakukannya di sebuah media. Tetapi saya pikir cukup dengan 10 tips itu saja Anda akan dengan mudah menilai bahwa sebuah instansi itu bersih dari praktek KKN atau tidak. Cukup salah satunya terdapat di sebuah instansi, maka Anda sudah boleh meragukan integritas instansi yang bersangkutan. Tetap kecenderungan yang ada adalah apabila satu indikasi ada, maka indikasi-indikasi yang lain akan mengikutinya. Wallahu ‘alam bishawab …

Moratorium PNS = Menutup Lubang Neraka …

” Bahkan seorang Gayus Tambunanpun masih punya penghasilan halal. Sekecil apapun persentasenya. Tetapi tidak dengan seseorang yang menjadi PNS dengan cara menyuap”. Mungkin judul dan penggalan kalimat di atas terasa berlebihan. Tetapi sebenarnya saya tidak bermaksud untuk melakukan justifikasi secara sepihak tanpa fakta. Bagi saya memang terasa demikian. Penerimaan PNS adalah salah satu jalan tol menuju neraka buat berbagai pihak. Tentunya hanya saya tujukan bagi sistem penerimaan PNS yang diwarnai KKN. Ini umumnya terjadi pada penerimaan PNS di daerah. Untuk penerimaan PNS di Pemerintah Pusat umumnya relatif lebih fair. Apalagi yang rekruitmen pegawainya dilakukan melalui jalur sekolah kedinasan. Berdasarkan pengalaman ini merupakan jalur penerimaan PNS paling bersih. Lalu apa pengalaman pribadi yang pernah saya alami sehingga saya berani mengambil kesimpulan? Ini beberapa di antaranya yang bisa saya sebutkan. 1. Sekitar tahun 90′an. Saya punya tetangga yang berprofesi sebagai pedagang. Selepas anaknya lulus SMA dia mendaftarkan anaknya untuk menjadi anggota p*l*s*. Dan akhirnya anaknya diterima. Sehabis itu tanpa malu-malu dia cerita bahwa dia menghabiskan uang sebesar 30 juta agar anaknya lolos tes. Saya menilai dia cenderung bangga mengeluarkan uang itu dan bukannya merasa malu. 2. Adik-adik saya mendapat info bahwa mereka harus membayar 125 juta agar bisa lolos tes PNS. Tentu saja ibu saya langsung menolak. Menurut beliau uang sebesar itu lebih baik untuk membuka usaha baru. Di samping tidak menjadi beban buat negara, membuka usaha baru malahan akan membuka lapangan pekerjaan. 3. Pengalaman saya yang juga dialami oleh teman saya. Kami berdua pernah memberikan nasehat kepada famili kami yang bermaksud memasukkan anaknya menjadi PNS dengan cara menyuap. Dan kami berdua sama-sama gagal meyakinkan mereka (Atau sudah tahu tetapi mereka tetap nekad ya?). Teman saya ini mendapat jawaban demikian dari familinya; “Saya khawatir anak saya nggak bisa menggarap sawah dan nantinya malah habis terjual. Makanya mendingan sawah itu saya jual buat bayar anak saya jadi anggota p*l*s*. Masa depannya jelas”. Dia mengeluarkan uang sebesar 70 juta. Sedangkan untuk kasus famili saya kelanjutannya saya tidak tahu. Tetapi yang jelas sekarang anaknya sudah jadi PNS. 4. Yang bersangkutan sendiri yang membeberkan bahwa dia membayar 250 juta agar anaknya lolos tes Akp*l. Dia sempat mengajak salah satu temannya tetapi ditolak karena terlalu mahal (Kemahalan lho. Bukan takut dosa). Saya tidak tahu apakah uang ini yang membuat dia lolos atau dia hanya menjadi korban penipuan saja. Karena saya punya beberapa teman yang lolos tes tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Tapi pada kenyataannya memang anak tetangga saya itu sekarang sudah menjadi seorang perwira. Masih banyak cerita lain yang berseliweran dan saya yakin sebagian besar dari Anda juga pernah mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri (Dan mungkin bisa membagi pengalamannya di sini). Jadi kalau demikian apa yang dapat kita harapkan dari mereka-mereka yang menjadi PNS dengan jalan demikian. PNS yang masuk berdasarkan perhitungan dagang. Tanam modal dan berharap memetik keuntungan nantinya. Melalui perhitungan kasar, seorang PNS baru akan balik modal setelah bekerja selama beberapa tahun. Dan sebagai orang PNS yang berpikiran pedagang tentu saja dia akan berusaha secepat mungkin meraup keuntungan. Caranya ? Ya tentu dengan mencari penghasilan tambahan. Ada yang mencari penghasilan ilegal dan ada yang membuka usaha di luar. Tapi perlu dicatat bahwa menjalankan kegiatan usaha sampai mengorbankan jam kantor juga merupakan salah satu bentuk korupsi. Yaitu korupsi waktu. Seorang PNS yang masuk dengan cara murni menyuap, sebagai seorang muslim saya ibaratkan bagaikan membuat bakso dengan daging babi. Dimakan baksonya haram. Dijual uangnya juga haram. Semua yang dihasilkannya akan menjadi uang haram (saya tidak bisa membuat pengibaratan untuk penganut agama lain. Silahkan membuat pengibaratan sendiri-sendiri.). Begitu juga PNS yang masuk dengan cara menyuap. Gaji yang seharusnya halalpun menjadi haram. Apalagi kalau sampai dia melakukan korupsi. Bahasa gaulnya haram kuadrat ! Mengapa demikian ? Itu karena gaji dan penghasilan dia terima seharusnya menjadi hak orang lain. Hak orang-orang yang seharusnya lolos tetapi akhirnya gagal karena tidak mampu atau tidak mau membayar. Orang yang seharusnya mampu membawa negara ini ke arah yang lebih baik dengan kemampuan mereka. Jadi sebagai teman saya mengajak diri saya sendiri khususnya dan pembaca sekalian. Ingatkanlah apabila ada keluarga, saudara atau teman agar menghindari menghalalkan segala cara hanya karena ingin manjadi PNS. Rejeki Allah yang halal terhampar di seluruh permukaan bumi. Tak satupun mahluk tercipta tanpa Dia menjamin rejekinya Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa moratorium penerimaan PNS sedikit banyak sama halnya dengan menutup sebagian pintu neraka. Menutup salah satu sumber KKN yang paling nyata, menutup peluang para oknum pejabat yang menjadi panitia seleksi bermain, menutup peluang seseorang yang berpotensi mendapatkan penghasilan tidak halal seumur hidupnya, memutus lingkaran setan korupsi, dan lain-lain. Walaupun tujuan utama yang sebenarnya adalah menyehatkan keuangan negara. Moratorium penerimaan PNS memang layak dilakukan dengan beberapa pengecualian. Lebih lama lebih baik. Sampai ditemukan suatu sistem penerimaan PNS yang fair. Baik dari segi kebutuhan maupun teknis rekruitmennya. Saya tekankan bahwa memang tidak semua rekruitmen PNS seperti ini. Tetapi saya tidak tahu berapa persentasenya. Bagi PNS yang memang menjadi PNS sesuai dengan haknya, saya sampaikan salam hormat saya.

Wallahu ‘Alam Bishawab.